Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perpustakaan Nasional RI Tahun 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perpustakaan Nasional ini merupakan laporan akuntabilitas atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada Renstra 2015-2019.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 21 ayat (1,2,3) menjelaskan Perpustakaan Nasional RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, Perpustakaan Nasional telah berupaya semaksimal mungkin melalui program pembangunan perpustakaan dengan kegiatan prioritas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. Pelaksanaan kegiatan perioritas tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan dengan stakeholders, baik pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga pencapaiannya mulai dapat dirasakan masyarakat. Pencapaian pembangunan di bidang perpustakaan ditandai dengan semakin kuatnya infrastruktur, kelembagaan, dan regulasi di bidang perpustakaan. Namun dari aspek pemerataan dan keadilan disparitas pembangunan perpustakaan masih cukup tinggi antar wilayah, sehingga hak masyarakat akan layanan perpustakaan belum dapat diwujudkan secara merata.

Inisiatif strategis Perpustakaan Nasional dalam mendorong perpustakaan sebagai wahana pendidikan sepanjang hayat terus diupayakan. Bukan saja dilakukan di perkotaan akan tetapi juga sampai ke desa-desa, antara lain pulau tertinggal, terdepan dan terluar. Disamping itu, Perpustakaan Nasional juga melakukan terobosan baru dalam diversifikasi layanan dengan sarana Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan Kapal juga dilakukan ekstensifikasi layanan
berbasis TIK yaitu dengan hadirnya iPusnas,Indonesia OneSearch, Online Public Access Catalog (OPAC), Keanggotaan online,layanan International Serial Book Number/International Serial Music Number (ISBN/ISMN) online, yang semuanya didedikasikan dengan tujuan agar hak masyarakat terhadap layanan perpustakaan dapat terpenuhi.

Diakui, kualitas dan kuantitas perpustakaan masih belum optimal. Oleh karena itu, keberpihakan menjadi kunci dalam percepatan pembangunan perpustakaan melalui terobosan baru, baik dalam aspek kebijakan, program dan kegiatan serta alokasi anggaran setiap tahun.

Sebagai pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program dan anggaran yang dibiaya dari APBN Tahun 2016,laporan kinerja ini disusun sebagai akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pencapaian visi dan misi Perpustakaan Nasional dalam mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat menuju Indonesia Gemar Membaca 2019.

Unduh file laporan di : http://ppid.perpusnas.go.id/FilePDF/LKIP2016.pdf